Berita

Publik hearing Raperda PPNS

Publik Hearing DPRD Perubahan Perda No. 1 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diikuti oleh ASN Kapanewon Ngemplak bersama H. Ngadiman, M.Si anggota Fraksi Golkar, Selasa 23 Maret 2021 di Pendopo Kecamatan Ngemplak berjalan lancar, diskusi dan pembahasan PPNS menjadi hal yang menarik karena belum semua ASN di Kapanewon Ngemplak memahami eksistensi serta ketugasan dari PPNS. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Ngemplak selaku salah satu PPNS di wilayah Kab. Sleman menuturkan pengalaman selama bertugas menjadi penyidik bahwa selama ini sosialisasi maupun penguatan akan kewenangan PPNS dinilai kurang sehingga berimbas pada banyaknya intervensi berbagai pihak bahkan intervensi birokrasi kepada para PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah , yang menyebabkan kinerja dari para PPNS tidak maksimal. Selain itu,  kurangnga apresiasi  dan dukungan dari segi anggaran juga berpengaruh. Anggota DPRD H. Ngadiman, M.Si juga turut menuturkan keprihatinannya dimana saat ini hanya ada 9 PPNS di wilayah Kabupaten Sleman , hal ini menjadi salah satu latar belakang rancangan perubahan Perda PPNS di mana perlu banyak penyesuaian, perubahan serta penguatan kewenangan dalam ketugasan PPNS ini. Panewu Ngemplak, Dra. Siti Wahyu Purwaningsih berharap baahwa  PPNS ini dapat dimasukkan sebagai jabatan fungsional sehingga akan lebih banyak peminat serta keluwesan dalam pelaksanaan ketugasannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *