Menyiapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Sleman

Menindaklanjuti advokasi pengarusutamaan gender pada Maret lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan kegiatan review dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  (PPRG) Kabupaten Sleman tahun 2021 pada hari Selasa dan Rabu, 12-13 April mendatang bertempat di Aula Pangripta Bappeda Sleman. Kegiatan ini diikuti oleh perencana Organisasi Perangkat Daerah baik dari Dinas maupun Kapanewon se- Kabupaten Sleman.
Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Suyudi, M.M menyampaikan dalam sambutannya bahwa meskipun pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Sleman, telah berjalan baik, terbukti dengan diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 dengan kategori tertinggi yakni mentor, justru menjadi tantangan lebih untuk dapat mempertahankan terlebih lagi perkembangan pelayanan publik yang selalu menuntut adanya inovasi. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender ini benar-benar harus memperhatikan kelompok rentan, dan tidak monoton seperti anggaran tahun sebelumnya. Beliau juga mencontohkan salah satu inovasi perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman , “PosPeNakBenRapi” yang berbentuk penyediaan Posko Perlindungan Anak di Posko Bencana Merapi.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Sdr. Anggoro dan Evitasari dari Aksara yang telah mendampingi pelaksanaan PPRG di Kabupaten Sleman sejak 2016 lalu. Sdr. Anggoro menyampaikan review singkat dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kabupaten Sleman tahun 2021 di mana OPD se Kabupaten Sleman mengikuti kegiatan pelatihan PPRG dan berkewajiban mengumpulkan minimal 2 sub kegiatan yang dianalisis melalui dokumen Gender Analisis Pathway (GAP) dan  Gender Budget Statement (GBS) meskipun begitu masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan  sesuai ketentuan, oleh karena itu pada tahun ini, pembekalan serta pendampingan terkait penyusunan GAP maupun GBS lebih dioptimalkan lagi. Evitasari selaku pendamping PPRG kembali menjelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan GAP dan GBS, serta kendala yang sering dijumpai oleh para perencana serta berdiskusi dengan forum terkait solusi-solusi alternaltif untuk mengatasi kendala tersebut. Agenda untuk hari kedua dari kegiatan ini yaitu peserta akan didampingi langsung untuk menyusun GAP dan GBS dari 2 sub kegiatan RKA 2023. Untuk Kapanewon Ngemplak sendiri, memilih 1 kegiatan terkait pelayanan antar jemput dokumen kependudukan bagi keluarga miskin difabel dan lansia, serta 1 kegiatan lainnya terkait pemberdayaan perempuan .

(kontributor Ade*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.